Kabar Ngetren/Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyerahan yang berlangsung di Operational Room Graha Adi Guna pada Kamis, (2/1), ini dihadiri oleh kepala SKPD, camat, dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Purbalingga.
Sekda Purbalingga Herni Sulasti, mewakili Bupati Purbalingga, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target minimal 50 persen realisasi pada semester pertama 2025. Langkah ini, menurutnya, dapat membantu Purbalingga memperoleh Dana Insentif Fiskal (DIF) dari pemerintah pusat, yang diberikan berdasarkan kinerja anggaran daerah.
“Pada tahun 2025, kita harus bekerja lebih keras dan cepat. Kita berkomitmen bahwa capaian minimal semester pertama harus mencapai 50 persen,” tegas Herni Sulasti.
Herni juga meminta kepala SKPD segera memulai pelaksanaan kegiatan dengan menetapkan pedoman kerja, membentuk tim pelaksana, mengumumkan rencana umum pengadaan, serta menyelesaikan dokumen yang diperlukan dalam pemilihan penyedia barang/jasa.
“Tidak ada istilah ‘ngaso disit’. Semua kegiatan yang sudah direncanakan harus segera dimulai,” ujarnya.
Selain itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Herni menegaskan bahwa pelaksanaan yang tepat waktu akan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekaligus menghasilkan outcome yang lebih baik.
Pada acara yang sama, penghargaan diberikan kepada SKPD berprestasi dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) tahun 2023. Dinas Arpusda meraih penghargaan sebagai SKPD dengan peningkatan kualitas LK terbaik.
Untuk kategori badan/dinas, Inspektorat Daerah meraih Terbaik I, disusul Badan Keuangan Daerah (Terbaik II) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Terbaik III). Sementara untuk kategori kecamatan, penghargaan diberikan kepada Karangreja (Terbaik I), Kejobong (Terbaik II), dan Karangjambu (Terbaik III).
“Penilaian ini bukan sekadar formalitas. Penghargaan ini adalah upaya mendorong SKPD bekerja lebih baik, serta mempertahankan Opini WTP yang sudah kita raih sembilan kali,” pungkas Herni.
