Kabar Ngetren/Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 di Ballroom Hotel Beston Palembang pada Selasa, 26/3. Rakor ini menjadi forum untuk membahas kebijakan masa lalu dan mendatang, evaluasi kinerja, penganggaran, serta solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi, dengan melibatkan narasumber yang ahli dalam bidangnya.
Fatoni menekankan pentingnya dukungan kabupaten/kota terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA, untuk memastikan perlindungan anak dan perempuan dapat ditangani dengan baik. Dia juga menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mendukung upaya PPPA.
Dalam konteks peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Fatoni menekankan pentingnya perempuan berkualitas, yang akan berdampak pada kualitas anak-anak di masa depan. Dia juga menyoroti peran PPPA dalam membantu menciptakan anak dan perempuan yang lebih berdaya melalui peningkatan kualitas makanan, karakter, dan akhlak.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan lima program prioritas, termasuk penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada perempuan dan anak. Program penanganan stunting serentak se-Sumsel melalui program orang tua angkat menjadi salah satu langkah yang diutamakan.
Kadis PPPA, Fitriana, S.Sos., M.Si., menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk berkembang secara proporsional dan bertanggung jawab. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak mereka juga menjadi fokus utama.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA secara virtual, serta beberapa narasumber dan kepala organisasi wanita Sumsel. Dengan kesepahaman visi dan misi, diharapkan program-program yang dijalankan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam semua lapisan masyarakat. eFHa.
