BeritaNasional

Ketum PWDPI Tegaskan: Wartawan Jangan Terlibat Politik Praktis, Jaga Netralitas!

168
×

Ketum PWDPI Tegaskan: Wartawan Jangan Terlibat Politik Praktis, Jaga Netralitas!

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M Nurullah RS

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Nurullah, kembali mengingatkan pentingnya netralitas wartawan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Dalam kesempatan menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PWDPI Lampung, Sabtu (16/11/2024), Nurullah menekankan agar media massa dan para wartawannya menjaga profesionalisme saat meliput pesta demokrasi.

“Hendaknya para wartawan menjaga profesionalitas dan netralitas dalam peliputan Pilkada. Media punya peran penting untuk mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil,” tegas Nurullah.

Baca Juga  APBD Purbalingga 2025 Disetujui, Bupati Tiwi: Fokus pada Prioritas Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya, wartawan yang memilih terlibat dalam tim sukses kandidat tertentu wajib mundur dari organisasi pers dan redaksi sebagai wujud komitmen terhadap independensi pers.

Media Tidak Boleh Jadi Alat Politik

Nurullah juga mengingatkan, media tidak boleh menjadi alat kepentingan politik, terutama bagi perusahaan pers yang memiliki afiliasi dengan partai politik.

Ia menegaskan pentingnya pemberitaan yang seimbang, netral, dan bebas dari bias, termasuk tidak mengangkat isu sensitif seperti gender atau kehidupan pribadi kandidat.

“Pemilik media yang aktif di partai politik tidak boleh menggunakan medianya untuk kepentingan politik pribadi. Redaksi harus menjamin pemberitaan tetap objektif dan tidak framing demi kepentingan elektoral,” ujarnya.

Baca Juga  Ksatria Naga Karimata Peduli Penampilan Masyarakat di Daerah Perbatasan

Ia juga mendorong media untuk lebih fokus pada aspek kontribusi, prestasi, dan visi kandidat dalam membangun daerah. Hal ini, katanya, lebih memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Nurullah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan terhadap isu-isu krusial seperti politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penyalahgunaan program kerja oleh petahana atau kerabatnya yang ikut Pilkada.

“Banyak sekali laporan soal kecurangan yang diterima Bawaslu, tapi sayangnya penanganannya masih tebang pilih. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.

Baca Juga  HUT Ke-53 Korpri: Prof. Zudan Sampaikan Usulan Strategis untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Sebagai bentuk kontribusi, Nurullah menginstruksikan 800 media di bawah naungan PWDPI untuk aktif melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Ia menegaskan agar para jurnalis tetap menjalankan tugas dengan independensi tinggi.

“Saya minta seluruh media di bawah PWDPI terjun langsung melakukan pengawasan sosial. Tetap independen dan profesional!” tutupnya.

 

Ingin produk, bisnis, atau agenda Anda diliput dan tayang di kabarngetren.com?

Silahkan kontak melalui email: kabarngetrn@gmail.com