Kabar Ngetren/Bogor – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya terhadap usulan evaluasi dan perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Puncak Perayaan HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul, Bogor, Kamis malam, (12/12).
Bamsoet menyoroti dampak negatif dari sistem demokrasi langsung yang diterapkan sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024. Menurutnya, sistem ini telah mendorong maraknya praktik politik transaksional yang dikenal dengan istilah “NPWP” (nomer piro wani piro). Fenomena ini menyebabkan demokrasi bergeser menjadi prosedural dan transaksional, sehingga idealisme politik semakin terkikis.
“Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR, saya sudah sering mengajak berbagai pihak untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung. Usulan ini kembali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di hadapan Presiden Prabowo. Ternyata, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap perbaikan sistem demokrasi Indonesia,” ungkap Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan, sejak Pemilu 2009 hingga 2024, politik transaksional semakin merajalela. Banyak calon legislatif maupun kepala daerah yang menawarkan uang tunai kepada pemilih untuk mendapatkan suara. Sebaliknya, masyarakat pun tidak segan meminta imbalan finansial sebelum memberikan dukungan.
“Praktik politik uang telah menggeser fokus masyarakat dari kualitas dan kapabilitas calon menjadi sekadar nilai nominal. Hal ini menciptakan politik berbiaya tinggi yang membatasi peluang bagi kandidat berkualitas yang tidak memiliki modal besar,” ujar Bamsoet.
Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye terkait politik uang meningkat hingga 30% di beberapa daerah pemilihan. Sementara, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 menyebutkan bahwa 60% pemilih lebih mempertimbangkan faktor finansial daripada visi dan misi calon.
Bamsoet menegaskan bahwa tingginya biaya kampanye sering kali mendorong pejabat terpilih untuk mencari jalan pintas dalam mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
“Hal ini berpotensi menciptakan siklus korupsi di lingkungan pemerintahan,” tambahnya.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan berbagai ketua partai politik, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya terhadap evaluasi sistem demokrasi langsung. Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan demokrasi yang lebih substansial dan mengurangi praktik politik uang yang merugikan bangsa.
“Evaluasi sistem demokrasi adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas. Dukungan Presiden Prabowo memberikan sinyal positif bahwa perubahan ini memungkinkan untuk diwujudkan,” pungkas Bamsoet.
